Fenomena Banjir Aplikasi di Lingkungan Birokrasi Indonesia

Variatifnya aplikasi yang dipergunakan pada layanan pemerintah telah menjadi sebuah isu dalam pemberitaan akhir-akhir ini. Menjadi polemik disebabkan karena banyaknya aplikasi yang mencapai puluhan ribu dengan kecenderungan terus bertambah.

Pengembangan aplikasi-aplikasi baru yang terus dilakukan juga disinyalir sebagai unsur belanja yang menyedot sejumlah besar anggaran pemerintah. Hal lain yang sempat heboh berupa penggunaan nama pada berbagai aplikasi yang telah dibangun. Sejumlah nama dengan citra negatif bahkan mesum ternyata menjadi nama pada aplikasi pelayanan publik.

Penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi pada pelayanan publik merupakan terobosan yang patut diapresiasi sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman. Terobosan tersebut telah membuat layanan pemerintah yang tadinya manual berubah menjadi modern. Redudansi maupun tumpang tindih proses bisnis mulai berkurang dan membuat masyarakat sebagai pengguna layanan terbantu atas mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi di lingkungan pemerintah didasari oleh terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberikan panduan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberian layanan.

Keberadaan regulasi tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintah untuk bertransformasi menjadi digital pada berbagai layanan yang diberikan. Alokasi anggaran untuk modernisasi layanan selanjutnya menjadi konsekuensi logis untuk mendukung transformasi yang dilakukan.

Sejumlah institusi pemerintah pun mulai berubah dengan membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Tercatat beberapa sistem aplikasi yang dibangun menjadi unggulan dan dipergunakan oleh beberapa unit pemerintah lain yang memiliki kemiripan dalam layanan.

Permasalahan muncul tatkala keberadaan aplikasi yang diciptakan menyimpang dari grand design SPBE, yaitu integrasi. Tak mau saling kalah, masing-masing institusi berlomba untuk menciptakan aplikasi secara mandiri untuk dipergunakan secara internal. Harapan terjadinya integrasi pun kemudian pupus.

Terdapat beberapa penyebab mengapa ego masing-masing instansi begitu kuat untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri. Motif pertama berkaitan dengan alokasi anggaran. Proposal pengajuan sebuah aplikasi dalam menunjang pelaksanaan pemberian layanan akan selalu didukung oleh anggaran.

Semakin kompleks aplikasi yang dibangun maka akan semakin besar alokasi yang disediakan. Memiliki sebuah perangkat aplikasi yang terintegrasi pada sebuah institusi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dan menjadi sebuah prestasi yang dapat digunakan untuk promosi jabatan.

Motif kedua berkaitan dengan adanya berbagai penilaian terhadap sebuah institusi pemerintah. Akreditasi maupun keikutsertaan dalam penilaian institusi seperti WBK/WBBM memiliki prasyarat berupa adanya inovasi dalam pemberian layanan.

Secara aturan, yang disebut inovasi adalah semua hal yang bisa membuat layanan yang diberikan menjadi lebih baik daripada prosedur yang lama. Dalam praktiknya, frasa inovasi tersebut menyempit pada makna berupa adanya aplikasi berbasis teknologi. Hal ini yang kemudian mendorong terjadinya penambahan aplikasi-aplikasi baru dalam sebuah institusi.

Mengapa keinginan untuk memiliki aplikasi sendiri menjadi impian dari sebagian besar institusi pemerintah? Alasannya karena skor nilai dalam penilaian merupakan yang tertinggi jika aplikasi dibangun sendiri. Alternatif lain berupa replikasi atas sebuah aplikasi. Replikasi mendapatkan skor sedang, sedangkan tanpa adanya aplikasi yang dibangun akan mendapatkan skor rendah.

Keinginan untuk mendapatkan predikat terbaik dalam berbagai kegiatan penilaian institusi ini yang kemudian memfokuskan semua unit pemerintah untuk menciptakan sebanyak mungkin aplikasi yang akan diusulkan dalam penilaian. Banyaknya jumlah aplikasi yang diajukan bertujuan agar tercapai target skor tertinggi dalam penilaian yang diikuti.

Kedua faktor di atas yang sampai saat ini menjadi pemicu utama mengapa aplikasi semakin bertambah dengan fungsi yang serupa. Aplikasi yang sudah ada sebelumnya tidak serta merta dihentikan penggunaannya karena masih akan dibutuhkan pada penilaian periode selanjutnya. Unsur keberlanjutan menjadi poin penilaian tersendiri dengan tujuan aplikasi yang telah dibangun tetap dipergunakan bukan sekadar pemenuhan persyaratan untuk penilaian.

Atas tumpang tindih aplikasi yang digunakan, pihak yang paling direpotkan adalah para aparatur yang dipaksa menggunakan berbagai aplikasi dengan fungsi serupa hanya demi keberlanjutan aplikasi yang dibangun. Waktu efektif bekerja pun kemudian menjadi terganggu karena harus memastikan semua aplikasi yang ada telah dijalankan.

Fenomena tersebut perlu dicarikan solusi agar pengembangan aplikasi yang dilakukan benar-benar sesuai tujuan organisasi bukan untuk memenuhi persyaratan sebuah penilaian institusi. Satu hal yang mendesak dilakukan adalah menyempurnakan pemaknaan atas sebuah inovasi.

Bagi sebuah unit dengan tusi yang spesifik, mungkin perangkat aplikasi yang dibangun bisa sangat khusus. Namun pada sejumlah unit dengan tugas yang mirip, aplikasi yang dibangun akan bersifat umum dan bisa digunakan secara bersama.

Untuk mengakomodasi penggunaan bersama sebuah aplikasi, unsur penilaian yang selama ini digunakan bisa dimodifikasi. Jika sebelumnya penciptaan aplikasi baru mendapatkan penilaian tertinggi disusul oleh replikasi aplikasi, maka skema penilaian diubah.

Lisensi penggunaan aplikasi yang sudah ada selayaknya dijadikan sebagai skor tertinggi dalam penilaian. Replikasi aplikasi juga seharusnya ditiadakan karena hanya akan membuat aplikasi serupa dengan nama yang berbeda.

Penekanan lisensi penggunaan aplikasi yang sudah ada adalah cara yang bisa digunakan untuk mengurangi bermunculannya berbagai aplikasi-aplikasi baru yang menyedot anggaran. Selain itu lisensi bertujuan agar tujuan integrasi pada SPBE bisa terjalin dengan baik.

Harapannya, sebuah aplikasi-aplikasi yang akan dibangun nantinya telah sesuai dengan grand design SPBE dan saling terkait satu sama lain tanpa adanya duplikasi baik berupa aplikasi maupun proses bisnis.