TAIWAN – Perubahan iklim telah sangat memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan juga menghadapi tantangan serius di bidang ini.
Presiden Taiwan Lai Ching-te mempromosikan lima strategi utama untuk transisi menuju nol emisi. Hal ini melibatkan dimulainya transisi energi kedua; percepatan pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan energi laut; memajukan transformasi digital dan penghijauan dalam industri kita, serta membentuk gaya hidup nol emisi.
“Dengan demikian, kita terus bergerak maju menuju transisi yang adil tanpa meninggalkan siapa pun,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Taiwan, Peng Chi-ming, dalam keterangan resminya, Senin (11/11/2024).
Pada Juni, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Presiden untuk menangani masalah iklim dan kerja sama internasional dari perspektif pembangunan nasional.
Peng Chi-ming menjelaskan, komite tersebut berfokus pada tujuh bidang, yakni jalur menuju nol emisi, beragam energi hijau dan teknologi pengurangan karbon, transformasi hijau dan digital, gaya hidup hijau berkelanjutan, transisi yang adil, keuangan hijau berkelanjutan dan tanah air berkelanjutan, serta ketahanan adaptif.
“Taiwan mengambil banyak langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengurangan emisi, Taiwan telah memasukkan target emisi nol bersih tahun 2050 ke dalam Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim,” ucapnya.
Sementara itu, undang-undang telah diselesaikan untuk menetapkan sistem biaya karbon, yang mirip dengan pajak karbon global, yang akan berlaku pada tahun 2025.
“Perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan pelaporan percobaan pada pertengahan tahun 2025 dengan tarif standar awal sekitar US$10 per ton setara karbon dioksida (tCO2e),” katanya.
Peng Chi-ming melanjutkan, tarif tersebut akan naik bertahap berdasarkan rekomendasi dari Komite Peninjauan Tarif Biaya Karbon, dan pada tahun 2030, mencapai tingkat yang mencerminkan standar internasional antara US$40 dan US$60 per tCO2e.
Taiwan juga telah berjanji untuk meluncurkan sistem perdagangan emisi dalam empat tahun ke depan yang akan semakin mengintegrasikannya dengan pasar global. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang mendorong kolaborasi internasional dalam aksi iklim melalui mekanisme pasar seperti penetapan harga karbon untuk mencapai tujuan iklim yang lebih baik.
Biaya karbon hanyalah langkah pertama dalam sistem penetapan harga karbon Taiwan. Setelah ini, Taiwan akan meluncurkan tiga dana utama untuk merangsang pengembangan industri hijau. Dana Pertumbuhan Hijau sebesar NT$10 miliar akan dibentuk untuk mendorong pertumbuhan industri domestik yang sedang berkembang dengan emisi nol. Pendanaan dari sektor asuransi dan keuangan akan mendukung Dana Inovasi Keuangan Hijau untuk investasi jangka panjang dalam industri hemat energi, emisi nol, dan sirkular sumber daya.
